Oleh: pascasarjanasbw | Juni 15, 2009

Etika dan Prahara Derita dari balik tembok Polres Mataram

Oleh: Andi Rusni

Reformasi yang sustainabel di tubuh Polri merupakan kebutuhan dan keharusan sedangkan sumber daya manusia yang kompeten, cerdas dan memiliki integritas serta berakhlak dan berbudi pekerti luhur adalah landasan fundamental dalam mewujudkan Polri yang mandiri dan profesional. Hal tersebut sejalan dengan amanat UUD 1945; TAP MPR-RI Nomor VI/MPR/2000 Tentang Pemisahan TNI dan Polri serta TAP MPR-RI Nomor VII/MPR/2000 Tentang peran TNI dan Polri serta UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Regulasi adalah serangkaian sistem penunjang pelaksanaan tugas Polri tetapi regulasi tidaklah cukup memberikan andil bagi tercapainya tujuan luhur dan kemampuan teknis dan taktis Polri, karena itu sistem tersebut harus di dukung oleh kesiapan SDM.

Suka atau tidak bahwa hingga saat ini masih banyak pekerjaan rumah Polri yang belum terselesaikan terkait sumber daya manusia dan penegakan supremasi hukum. Belum lekang dalam ingatan kita kasus-kasus penembakan anggota Polri terhadap atasan, mitra kerjanya, masyarakat sipil bahkan dirinya sendiri. Semua itu sangat mungkin terjadi dalam institusi manapun termasuk Polri bila kualitas SDM rendah atau didukung oleh faktor-faktor lainnya baik lingkungan internal maupun eksternal, diantaranya; perekrutan, pendidikan, iklim kerja, kepuasan kerja, gaya kepemimpinan serta budaya yang berlaku di dalamnya. Reorientasi dan inkonsistensi anggota Polri bisa terjadi bila terdapat proses perekrutan yang salah atau ekspektasinya yang sangat besar terhadap sesuatu, misalnya; adanya ”permainan uang” pada proses perekrutan dan penjenjangan karier serta penempatan kerja.

Cinta dan Prahara Rumah Tangga

Peraturan tidak lantas membuat setiap orang (khususnya aparat hukum) taat dan tunduk terhadap hukum yang berlaku tetapi biasanya mereka justru mencari celah dimana aturan tidak mampu membidik/ menjangkaunya atau membuat skenario untuk menjadikan aturan tersebut tumpul. Seperti kasus yang dialami oleh RU, staf UTD-PMI Cab. Sumbawa (sekarang Bank Darah RSUD Sumbawa) dengan suaminya, Bripda DCID anggota Polres Mataram (lihat; http://www.opinisbw.wordpress.com ). Bripda DCID yang berstatus ”Bintara Magang” di Polres Sumbawa saat itu (tahun 2006) memiliki hubungan cinta dengan RU dan hubungan tersebut akhirnya berlanjut hingga ke jenjang perkawinan. Dalam perjalanannya, mimpi RU untuk menjadi istri yang baik bagi suami, membangun bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah harus berhadapan dengan kuatnya prahara rumah tangga mereka. Bripda DCID selaku suami berusaha menghindar dari tanggungjawabnya, beberapa fakta dan argumentasi yang dipaparkan RU dalam laporannya ke Kompolnas maupun hasil indept interview menjelaskan tentang adanya usaha Bripda DCID tersebut, antara lain; pertama, saat Bripda DCID menceritakan kepada RU bahwa dia akan dinikahkan oleh keluarganya dengan wanita lain. Kedua, disaat RU melahirkan anak mereka di RSUD Sumbawa sampai saat anak mereka meninggal, Bripda DCID ”tidak pernah hadir atau mendampinginya” dengan dalih sibuk dengan urusan kedinasan. Ketiga, saat RU meminta agar Bripda DCID menikahinya secara kedinasan.

Tuntutan menikah secara kedinasan oleh RU merupakan upaya selanjutnya dalam rangka mempertegas statusnya sebagai istri anggota Polri sebab pernikahan sebelumnya dilakukan secara sirih dengan alasan bahwa Bripda DCID saat itu masih berstatus Bintara Magang. Setelah didesak akhirnya Bripda DCID mau menikahi RU secara dinas namun pernikahan tersebut terkesan dipaksakan dan didramatisir oleh Bripda DCID dan oknum tertentu di Polres Mataram, faktanya adalah bahwa RU tidak diberikan hak untuk mengambil pakaian Bhayangkari dan pernikahan tersebut tidak disertai hasil Litsus Polda NTB. Berbagai alasan ditelontorkan oleh Bripda DCID terhadap RU untuk menjustifikasi berbagai alasannya, misalnya; pernikahan mereka terpaksa karena Bripda DCID merasa dijebak untuk tujuan materiil semata. Padahal sesungguhnya, nafkah lahir maupun bathin relatif tidak pernah ditunaikan oleh Bripda DCID sepanjang perjalanan rumah tangga mereka.

Ditinjau sejenak apa yang dikatakan Bripda DCID ada benarnya karena usia RU lebih besar dari Bripda DCID tetapi mampukah Bripda DCID membuktikan bahwa dia terjebak atau jangan-jangan hal itu hanya alibi klasik untuk menghindar dari tanggungjawab selaku suami dan ayah atas anak yang dikandung RU. Bukankah berkali-kali Bripda DCID menegaskan bahwa dia akan bertanggungjawab, mengapa setelah benih cinta diantara mereka mulai ”merekah dan tumbuh”, baru Bripda DCID mengatakan terjebak? Menurut RU, sesungguhnya perubahan sikap dan perilaku suaminya itu terjadi disebabkan karena kehadiran YH (orang ketiga).

Etika Moral dan Aturan Normatif

Akibat perbuatannya, sudah tiga kali Bripda DCID dikenakan sangsi atas kasus yang sama di Polres Mataram, misalnya penundaan kenaikan pangkat dan hukuman tahanan 21 hari. Sangsi tersebut tidak lantas mengubah perilakunya tetapi malah justru semakin menyimpang. Beberapa kali Bripda DCID berusaha menceraikan RU, termasuk tanpa seijin pimpinannya namun selalu gagal, kuat dugaan bahwa usaha tersebut dilakukan karena kehadiran YH. Menurut dugaan sementara Bripda DCID sudah menikah secara diam-diam dengan YH dan saat ini sedang hamil lebih dari 8 bulan. Wanita manapun terutama RU sebagai istri tentu saja tidak dapat menerima perlakuan semacam itu, apalagi diceraikan demi kepentingan menikahi wanita lain, hati siapapun pasti tercabik bila ”habis manis sepah dibuang”. Karenanya, upaya merengkuh keadilan terus dilakukan oleh RU, sekalipun tekanan psikologis, kekerasan fisik serta penelantaran sudah sangat sering dialaminya. Selain itu, di dalam fakta persidangan disiplin di Polres Mataram, Bripda DCID mengakui bahwa dia (maaf) sudah sering meniduri perempuan lain.

Alangkah naifnya jika seorang anggota Polri berkepribadian buruk seperti ini dan sangat disayangkan bila Polres Mataram selaku institusi dimana Bripda DCID bernaung hanya memandang sebelah mata kasus ini. Perjuangan untuk memperkuat bukti adanya pihak ketiga dalam rumah tangga mereka harus dilakukan sendiri oleh RU, padahal sesungguhnya Polres Mataram mengetahui hal tersebut atau setidaknya Polres Mataram menyelidiki secara serius laporan yang disampaikan RU. Kasus ini sepertinya sengaja dibiarkan mengambang dengan tujuan agar RU menyerah dengan sendirinya, buktinya! hingga saat ini tidak ada usaha penyelidikan oleh Polres Mataram atas dugaan perselingkuhan dan pernikahan Bripda DCID dengan YH, karena itu kita patut mempertanyakan kinerja Polres Mataram.

Perbuatan Bripda DCID terhadap istrinya sudah sangat bertentangan dengan pasal (4) UU Nomor 2 tahun 2002 Tentang Polri, dimana disebutkan bahwa Polri bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Disamping itu, hal senada juga dinyatakan dalam Kode Etik Profesi Polri khususnya pasal (7) huruf (f) yang menyatakan bahwa a nggota Polri senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa: perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan.

Lebih jauh lagi, perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam pasal (1) ayat (1) Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Selanjutnya, pasal (6) UU KDRT tersebut juga menyatakan bahwa kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Semangat yang mendasari lahirnya regulasi maupun kode etik profesi Polri diatas tentu saja harus dipandang sebagai usaha negara maupun Polri untuk mewujudkan polisi yang mandiri dan profesional serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia khususnya perempuan dengan menghapus segala bentuk kekerasan termasuk penelantaran dalam rumah tangga serta perampasan kemerdekaan. Oleh sebab itu bagaimanapun mumpuninya sebuah peraturan apabila tidak didukung oleh SDM yang memiliki integritas dan berbudi pekerti luhur untuk melakukan eksekusi terhadap aturan tersebut maka sangat mustahil kita mampu mewujudkan insan Polri yang rastra sewakottama, nagara janottama dan yana anucasana dharma . Kompetensi seorang anggota Polri tidak hanya diukur dari knowledge (pengetahuan) , skill (keterampilan) dan ability (kemampuan) semata karena dimensi tersebut dapat dilatih dan dibina tetapi ibarat gunung es, ada dimensi lain yang diperlukan dan bersifat tangible , dimensi tersebut berada dibawah permukaan, misalnya; self-concepts (konsep diri), motivation (motivasi), values (nilai), attitudes (sikap) dan self-efficacy. Semua itu melekat dalam diri seseorang dan akan mengarahkan baik buruknya perilaku (behavior) . Untuk mampu melindungi, mengayomi serta memberikan pelayanan kepada masyarakat maka dimensi tersebut haruslah integratif. Sebagai tambahan, untuk menunjang pembentukan karakter anggota Polri yang mandiri dan profesional tadi maka seorang anggota Polri dituntut untuk memiliki sinergitas intelectual, emotional dan spritual question .

Catatan akhir; Sebuah harapan

Sebagai catatan akhir bahwa perlakuan menyimpang yang dilakukan Bripda DCID selaku anggota Kepolisian sudah bertentangan dengan tujuan dan peran Polri selaku abdi negara dan abdi masyarakat. Anggota Polri harus mampu menjadi tauladan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, menaati hukum serta norma dan etika yang berlaku di masyarakat serta menjalankan aturan dengan seadil-adilnya. Hal itu tidak tercermin dalam personality (kepribadian) Bripda DCID, bukan tidak mungkin adanya oknum lain di tubuh Polri yang melanggar aturan dan etika seperti itu dengan merampas kehormatan dan harga diri perempuan kemudian menelantarkannya setelah lunglai terkuras, hal tersebut sesuai dengan pengakuan Bripda DCID bahwa dia belajar dari pengalaman seniornya. Penulis juga meyakini bahwa ada banyak korban lain yang selama ini tidak terpublikasi ke publik disebabkan kuatnya pencitraan Korps (kesatuan) dan tebalnya tembok kepolisian.

Sudah berulang kali Bripda DCID melakukan pelanggaran disiplin, melanggar penjanjian yang disepakatinya di depan Kapolres dan jajaran lain di internal Polres Mataram, namun sangsi yang diterimanya sama sekali tidak memberikan efek jera. Ironisnya lagi, kenyataan tersebut hanya dianggap sebagai pelanggaran disiplin oleh Polres Mataram dan Bripda DCID tetap tidak diseret ke dalam kategori pelanggaran kode etik Polri. Sebuah sisi gelap dari balik tembok Polres Mataram harus dibuka, hukum harus ditegakkan tanpa memandang siapapun pelakunya apalagi dengan dalih pencitraan korps? Kebijakan yang tegas, adil dan bermartabat dalam perkara ini sangat diperlukan agar tidak menjadi preseden buruk bagi pencitraan (image) Polri di mata masyarakat.

Kita pantas mengacungi jempol bagi RU karena dia masih tetap tegar memperjuangkan hak-haknya sebagai perempuan dan istri anggota Polri, dan yang sangat disayangkan serta patut dipertanyakan adalah terkait lemahnya kinerja ( performance) Polres Mataram dalam menyelesaikan kasus tersebut, tidak adanya upaya atau peran pengurus Bhayangkari dalam menyikapi persoalan RU padahal RU juga merupakan anggota Bhayangkari, serta belum nampak policy Polda NTB terhadap kasus yang dialami RU, semoga Polda NTB juga tidak menutup mata atas kasus tersebut?

Diujung pengharapannya, RU masih berharap kepada semua pihak untuk membantu terutama Kompolnas agar perjalanan panjang drama penderitaan RU dari balik tembok Polres Mataram segera diakhiri sehingga tidak ada oknum lain yang terlibat dan wanita lain yang menjadi korban perilaku menyimpang oknum anggota Polri. Jangan sampai karena “nila setitik, rusak susu sebelanga” , Polri yang mandiri dan profesional adalah dambaan kita semua. Wallahu’alam.

Ketua HMI Cab. Sumbawa 2004-2005.

Mahasiswa Magister Of Science FEB-UGM.



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: